100 Juta Data Penduduk Indonesia Yang Diduga Dari KPU Bocor

On this page

100 Juta Data Penduduk Indonesia Yang Diduga Dari KPU Bocor

Beredar kembali di sebuah forum Breached yang memperjual-belikan kebocoran data, kali ini menghantui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, 2 juta dari 100 juta data kependudukan tersebut dibagikan secara gratis.

Berdasarkan topik yang dibuat oleh username Bjorka (user yang sama yang menjual 2 miliar data registrasi SIM card Kominfo seharga $50.000), terdapat data pribadi seperti NIK, KK, nama, tanggal lahir, hingga penduduk tersebut menderita disabilitas atau tidak.

File Information

Compressed................... 4 GB
Uncompressed................. 20 GB
Total........................ 105,003,428
Breach date.................. Sept, 2022
Format....................... CSV
Compromised data............. NIK (National ID CARD Number), KK (Family Card Number), Full Name, Birthplace, DOB, Gender, Age etc
Country...................... Indonesia
File sharing................. GoFile.io

Bjorka juga mengupload 2 juta sample data yang dapat didownload secara gratis melalui situs file sharing GoFile.io. Sedangkan data secara penuh yang berisi 100 juta data berukuran 4GB (setelah dikompress dari 20GB ke format tar.gz) dijual seharga $5.000.

KPU Meragukan Keaslian Data

Dilansir dari situs kompas.com, KPU meragukan bahwa data yang diuplad Bjorka di forum Breached bersumber dari mereka karena berbagai perbedaan dengan data KPU RI.

“Setelah kami analisis, koding yang dilakukan dalam situs yang dimaksud bukan merupakan data yang dimiliki KPU,” ujar Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon, kepada Kompas.com, Selasa (6/9/2022) malam.

Sedangkan Idham, selaku Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI juga mengomentari perbedaan data sebagaimana yang disampaikan secara spesifik mengenai header data.

"(Misalnya), melihat dari ID provinsi, kecamatan, dan kelurahan, itu (data di forum Breached) bukan ID yang biasa kami tampilkan. Bahkan, kalau melihat data tersebut, Sulawesi Selatan ID-nya bukan itu," ujar Idham kepada Kompas.com, Selasa malam.